PEKANBARU - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menghambur uang. Jumlahnya pun tak sedikit, yaitu Rp127,4 miliar.

Menurut Fitra Riau, uang sebesar Rp127,4 miliar itu dialokasikan untuk membangun infrastruktur gedung-gedung yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Kondisi ini sangat miris, seyogyanya, situasi keuangan daerah saat ini, Riau lah yang harus mendapatkan dukungan anggaran dari pusat," kata Taufik, manajer advokasi Fitra Riau dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/6/2022).

Dana miliaran rupiah itu, lanjutnya, digunakan Pemprov Riau untuk Gedung Serbaguna Batalyon Arhanud sebesar Rp4,462 miliar, Mako Lanal di Kota Dumai Rp37,47 miliar, Manajemen Konstruksi Pembangunan Mako Brimob Rp479 juta, Manajemen Konstruksi Pembangunan Mako Lanal Rp1,579 miliar, Manajemen Konstruksi Pembangunan VIP Room Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin Rp987 Juta, dan Pembangunan Mako Brimob Indragiri Hulu Rp10,05 miliar.

Tidak hanya itu, anggaran itu juga digunakan untuk Pembangunan VIP Room Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin sebesar Rp26,825 miliar, Pengadaan Meubelair Makorem 031/WB Rp20 miliar, Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna Batalyon Arhanud 13/PBY Rp232 Juta, Pengawasan Pembangunan Prasarana Pendukung Gedung Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau atau pembangunan Lapangan Tenis Rp100 juta. Selanjutnya, Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan Pembangunan MAKO BRIMOB Indragiri Hulu Rp100 Juta, Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan Pembangunan VIP Room Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin Rp100 Juta dan Perencanaan Pembangunan Gedung Serbaguna Batalyon Arhanud 13/PBY Rp 304 Juta.

Kemudian untuk Perencanaan Mako Brimob Indragiri Hulu Rp517 juta, Perencanaan Pembangunan Mako Lanal di Kota Dumai (Tahap Pengawasan Berkala) Rp90 juta, Perencanaan Pembangunan Prasarana Pendukung Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru (Lapangan Tenis) Rp100 Juta, dan Perencanaan Pembangunan VIP Room Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin Rp1,06 Miliar.

"Bukan tidak boleh memberikan hibah kepada pemerintah pusat, namun seharusnya Pemprov terlebih dahulu memenuhi kebutuhan prioritas daerah," ujar Taufik.

Taufik menilai ada situasi yang lebih penting untuk ditangani oleh Pemprov Riau seperti pelayanan dasar pendidikan. "Saat ini infrastruktur Pendidikan setingkat SMA, lebih dari 50% dalam kondisi yang kurang baik. Riau juga membutuhkan alokasi anggaran yang memadai untuk infrastruktur jalan dan jembatan. Beberapa akses masyarakat terhadap jalan yang seharusnya menjadi kewenangan Provinsi Riau masih terhambat," paparnya.

Untuk itu, Fitra Riau meminta agar Pemprov Riau membatalkan beberapa pembangunan yang masih dalam tahap perencanaan.

“Kebijakan anggaran itu, jelas menyakiti hati rakyat Riau. Karena, yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki sarana pendidikan masyarakat, justru digunakan untuk yang bukan kepentingan masyarakat banyak”, jelas Taufik.

Daripada membangun gedung-gedung yang bukan prioritas, Fitra Riau menilai uang Rp127,4 miliar itu sudah bisa digunakan untuk membangun 637 ruang kelas baru lengkap dengan isinya untuk fasilitas pendidikan dasar. (Rilis)